SEDIKIT TENTANG ACEH

GERAKAN ACEH MERDEKA (1976-2005):

Kebangkitan Nasionalisme dalam

Kepudaran Nasionalisme

Oleh

Aditya N. Widiadi

A. Pendahuluan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah

bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sebuah

sejarah yang dapat ditulis dengan tinta darah,

karena telah banyak menumbalkan sesama anak

bangsa. Sebuah konflik yang ironisnya untuk

memperjuangkan hal yang sama, namun

dipersepsi dan diinterpretasikan secara berbeda

oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sebuah

perbedaan dalam memaknai nasionalisme.

Sebuah perlawanan untuk memperjuangkan

nasionalisme vis-à-vis sebuah perjuangan untuk

mempertahankan nasionalisme. Sebuah

pertikaian yang memang harus dipetik dari buah

simalakama yang bernama, nasionalisme!

Tulisan ini bermaksud menguraikan sejarah

konflik antara GAM berhadapan dengan

pemerintah Republik Indonesia. Uraian ini tidak

bermaksud menyudutkan yang satu dan

mengunggulkan yang lain, penulis hanya

berminat untuk memaparkan yang terjadi secara

apa adanya, disertai analisis mengenai hal yang

penulis hipotesiskan sebagai faktor utama —meski

bukan determinan tunggal—penyebab pertikaian

yang berlarut-larut. Penegasan ini sangat

diperlukan mengingat derajat kekontemporeran

peristiwa yang masih hangat, bisa meningkatkan

suhu dendam yang secara normatif telah

diredam melalui nota kesepahaman.

Dalam uraian sederhana ini, penulis pertama-

tama bermaksud memaparkan Aceh sebagai

panggung sejarah. Hal ini penting karena secara

tidak langsung banyak peristiwa besar yang

terjadi di Aceh, dipengaruhi oleh faktor geografi.

Kedua, penulis akan mencoba memaparkan

unsur agen sejarah, yakni masyarakat Aceh yang

secara langsung maupun tidak langsung terlibat

dalam pertikaian ini. Maka karya etnografi

mengenai bangsa Aceh akan dapat dipergunakan

untuk mendeskripsikan Aceh sebagai entitas

kebudayaan. Bagian ketiga dan bagian seterusnya

—yang merupakan bagian utama tulisan ini—

akan menjelaskan secara historis keberadaan

GAM semenjak proklamasi kemerdekaan Aceh 4

Desember 1976 hingga ditandatanganinya nota

kesepahaman antara pihak GAM-RI untuk

menyelesaikan konflik secara damai pada 15

Agustus 2005. Meski periode kajian utama adalah

1976-2005, bukan tidak mungkin kajian akan

keluar dan melebar dari periode waktu tersebut,

selama masih bisa ditarik kontinuitas dan

keterkaitan.

B. Panggung Sejarah: Negeri Seribu

Ambivalensi

Peristiwa sejarah tidak akan lepas dari tiga unsur

utama yakni manusia, tempat dan waktu. Bagian

ini akan mendeskripsikan unsur yang disebut

kedua. Meski demikian penulis tidak bermaksud

untuk terjerumus ke dalam kubang determinisme

geografis, [1] ketika menyatakan bahwa banyak

peristiwa sejarah di Aceh dipengaruhi oleh unsur

alam. Diakui atau tidak, alam Aceh memang

banyak mempengaruhi wajah sejarahnya,

sehingga konsep posibilisme geografis dianut

dalam tulisan ini. Ambillah bukti sederhana,

peristiwa tsunami 26 Desember 2004

berpengaruh besar terhadap proses perdamaian

GAM-RI. Besar kemungkinan —meski sejarah tidak

mengenal kata mungkin—tanpa terjadinya

tsunami, perdamaian tidak akan pernah terjadi.

Bila ditarik jauh mundur ke belakang pada masa

Sultan Iskandar Muda, Lombard [2] telah

menunjukkan bahwa faktor alam banyak

mempengaruhi —meski dengan tegas Lombard

tidak mendukung determinisme geografis—

sejarah Aceh kala itu, semisal bencana banjir,

kebakaran, dan tidak ketinggalan gempa. Rupanya

gempa sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari

Aceh, bahkan “setiap tahun biasa ada tiga empat

gempa” saat itu.[3] Melompat ke masa Perang

Aceh 1873-1912, tergambar jelas bahwa gejala

alam yang kita namakan hujan juga turut

mempengaruhi jalannya pertempuran antara

pemerintah Hindia Belanda dengan gerilyawan

Aceh. [4]

Alam Aceh memang dikaruniai dengan berbagai

macam keistimewaan dan kekayaan alam —yang

tragisnya juga mengundang pertikaian.

Teristimewa adalah posisi geografisnya yang

strategis, terletak di persimpangan jalan laut yang

ramai, yang menghubungkan Lautan Hindia dan

Laut Cina Selatan. Tepat di persimpangan dua

budaya besar dunia, India dan China. Potensial

sebagai tempat rendezvous bagi para pelayar,

sekaligus strategis sebagai sarang perompak

untuk menghadang kapal-kapal kaya. Mengingat

posisi Aceh yang berada di ujung barat

nusantara, negeri ini juga menjadi gerbang

pertama yang harus dilalui jamaah haji ketika

berangkat ke tanah suci melalui jalur laut. Maka

negeri ini pun sempat memiliki julukan yang

terkenal sebagai Serambi Mekah. [5]

Secara geografis negeri ini melintang dari barat

laut ke tenggara, dan dibelah menjadi dua oleh

rangkaian bukit barisan. Sebelah barat

pegunungan itu terletak daerah sempit dengan

hutan yang lebat, dipenuhi bukit yang sukar dilalui

dan daerah yang curam ditepi laut. Daerah yang

subur dan terhampar luas adalah daerah sebelah

timur yang menjadi daerah pertanian yang kaya

hasil padi. [6] Luas daerah yang secara

administratif RI dinamakan Provinsi Nangroeh

Aceh Darussalam ini memiliki luas wilayah

57.365,57 km. Termasuk ke dalam wilayah Aceh

adalah 119 pulau-pulau kecil sepanjang pantai

barat; 35 gunung mulai dari Leuser, Anu, Abong-

Abong, Tangga, Ulumasem, dan Peut Sagu; dua

danau yaitu Laut Realoih dan Laut Tawar; serta 73

sungai yang diantaranya adalah Krueng Acehm

Krueng Tripa, Krueng Peusangan, dan Krueng

Jamboaye. [7] Meski secara geografis pada

umumnya Aceh terdiri dari daerah yang

ditumbuhi banyak bukit yang sukar untuk dilalui,

namun kenyataannya justru menjadi berkah

sebagai basis pertahanan dan daerah operasi

gerilyawan. Kenyataan ini telah terbukti jelas ketika

masa Perang Aceh ataupun masa-masa

pertikaian GAM-RI.

Isi perut tanah Aceh juga sangat kaya akan

sumber daya alam. Misalnya, negeri ini kaya akan

Liquefied Natural Gas (LNG). Produk LNG di Aceh

pada awal tahun 1990-an mencapai 40% dari

seluruh produksi dunia. Tambahan pula, pada

1991 hampir 90% hasil produk pupuk Aceh

diekspor.[8] Celakanya kekayaan alam Aceh tidak

berbanding lurus dengan kekayaan rakyat Aceh.

Kondisi yang demikian memunculkan deprivasi

relatif yang mendorong gerakan untuk melawan

ketidakadilan yang mengejawantah dalam bentuk

Gerakan Aceh Merdeka.

Keadaan yang demikian ini, membuat julukan

Aceh sebagai Serambi Mekah patut

dipertanyakan. Selain karena memang perjalanan

Ibadah Haji tidak perlu lagi melewati Aceh akibat

tidak lagi menggunakan kapal laut, tetapi juga

makna persatuan dan perdamaian yang

terkandung dalam julukan itu dipertanyakan.

Adalah Anthony Reid [9] yang pertama

mematahkan julukan itu, diganti menjadi Veranda

of Violance (Serambi Kekerasan), yang agaknya

ingin menunjukkan adanya konflik dan kekerasan

di negeri ini. Meski saat ini, julukan yang

diintrodusir oleh Reid itu dilawan dengan julukan

baru sebagai Serambi Perdamaian [10] pasca MoU

Helsinki.

Apapun julukannya, nyata bahwa negeri Aceh ini

dipenuhi dengan berbagai macam ambivalensi.

Negeri yang dilimpahi berkah namun

mendatangkan petaka, walau terkadang dilimpahi

petaka yang membawa berkah.

C. Lakon dalam Panggung Sejarah

Bagian ini khusus membicarakan faktor manusia

sebagai pelaku dalam menggerakan jalan sejarah.

Bangsa Aceh adalah bangsa yang terkenal —

secara stereotipe tentunya—sebagai bangsa

pejuang, pantang menyerah, ahli strategi, ahli

siasat, dan memegang teguh ajaran agama Islam

yang dipeluk mayoritas penduduknya.

Secara demografis, berdasarkan sensus

penduduk tahun 1961, penduduk Aceh

seluruhnya berjumlah 1.628.983 jiwa dengan

persebaran kepadatan penduduk yang tidak

merata di masing-masing daerah. Dengan

kenaikan penduduk yang diperkirakan 2,4% setiap

tahun, maka penduduk Aceh pada tahun 1968

telah mencapai 1.934.022 jiwa. Dalam tahun 1971,

penduduk Aceh sudah menjadi 2.009.000 jiwa.

[11] Berdasarkan data sensus penduduk tahun

2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Aceh telah menyentuh angka 3.930.905 jiwa. [12]

Komposisi penduduk Aceh sendiri tidak disusun

dari suku bangsa yang tunggal. Masyarakat Aceh

berasal dari campuran berbagai suku bangsa

yang banyak diantaranya berasal dari suku

bangsa India dan Arab. Di Lamno yang terletak di

pesisir barat, penduduknya berciri fisik mirip

orang Eropa karena adanya keturunan darah

Portugal. Di wilayah pedalaman, penduduk

keturunan Batak dan Nias, Sumatra Utara

menambah keragaman etnis di Aceh. Populasi

penduduk Aceh yang berjumlah 3.930.905 tadi

terdiri dari etnis Aceh (70%), Gayo Lut (7%), Gayo

Luwes (5%), Alas (4%), Singkil (3%), Jawa (3%),

dan Simeuleu (2%). [13] Tentunya bisa diingat pula

legenda Machudun Sati yang terkenal sebagai

leluhur Cut Nyak Din, juga merupakan imigran

dari tanah Minangkabau. [14]

Jelaslah bahwa Aceh sebagai bangsa, dapat

dikategorikan pula sebagai —meminjam istilah

Benedict Anderson—imagined community, yakni

bangsa sebagai suatu abstraksi atau konstruk dari

imajinasi. Pembentukan Identitas orang Aceh

diperkirakan oleh Anthony Reid [15] telah

berlangsung sejak terjadinya persentuhan antara

peradaban di Aceh dengan jaringan internasional

melalui perdagangan dan persebaran agama

Islam, kurang lebih sejak abad ke-13. Kondisi

yang demikian bisa dimaklumi, karena Aceh

pernah menjadi metropolitan pada masa jayanya

serta kenyataan bahwa posisi geografis Aceh

yang strategis.

Keragaman latar belakang bangsa Aceh agaknya

telah disatukan oleh persamaan nasib dan

sejarah, atau dengan lebih tepat lagi disatukan

oleh keberadaan musuh bersama. Peristiwa

Perang Aceh 1873-1912, menunjukkan adanya

persatuan melawan kaphe diantara segenap

bangsa Aceh, yang padahal sebelumnya terjadi

rivalitas antar sesama kaum uluebalang dan

terdapatnya permusuhan laten antara golongan

ulama dengan bangsawan. Pada masa

selanjutnya bangsa Aceh juga memiliki common

enemy yang bernama Indonesia, telah

mengakibatkan bangkitnya nasionalisme Aceh

yang sangat terhubung dengan kekecewaan luar

biasa atas Jakarta yang dianggap melakukan

ketidakadilan, ekploitasi, dan kekerasan terhadap

Aceh. [16]

D. Awal dari Sebuah Awal: Kelahiran GAM

Umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada

4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri

sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada

20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih

hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut

paling awal, disesuaikan dengan proklamasi

kemerdekaan Aceh Sumatera.[17] Proklamasi ini

dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman

Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara

sederhana, dilakukan di suatu tempat yang

tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya,

gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang

dilakukan secara diam-diam. [18]

Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan,

Hasan Tiro juga mengumumkan struktur

pemerintahan Negara Aceh Sumatera. Akan

tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga

pertengahan 1977, persoalannya adalah karena

para anggota kabinet pada umumnya masih

berbaur dengan masyarakat luas untuk

kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet

Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan

sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977.

Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan

anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober

1977 di camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie.

Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah

terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden

(Hasan Muhammad Tiro), Perdana Menteri

(Dr.Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri

(Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan

(Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum

(Ir.Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak

BA), Menteri Sosial (Dr.Zubir Mahmud) dan

Menteri Penerangan (M. Tahir Husin). [19]

Tulisan ini tidak mengkhususkan deskripsi pada

peristiwa detail secara kronologis yang berkaitan

pada kejadian disekitar proklamasi ini. Penulis

lebih tertarik untuk memaparkan latar belakang

kelahiran dan motif-motif yang melahirkan

peristiwa ini. Tidak sama dengan kelahiran

manusia yang bisa dipastikan dari satu sebab

tunggal, yakni proses prokreasi, maka kelahiran

GAM sebagai sebuah peristiwa tidak disebabkan

faktor yang tunggal namun multifaktor. Terdapat

berbagai pendapat yang telah menjelaskan

beberapa hal yang menjadi kausa peristiwa ini.

Pertama, bahwa GAM merupakan lanjutan

perjuangan —atau setidaknya terkait—Darul Islam

(DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada

1950-an. Tesis ini, didukung oleh Isa Sulaiman

yang menilai keterkaitan GAM dangan DI, karena

persoalan DI tidak diselesaikan secara tuntas.

Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM

memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai

pada upaya integrasi yang dibangun oleh

Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan

DI/TII Daud Beureueh. [20] Namun, penulis

menilai tesis ini lemah karena meski memiliki

beberapa keterkaitan, tapi bukti bahwa GAM

ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam sebagai

dasar perjuangan dan lebih memilih nasionalisme

Aceh sebagai isu polpulisnya [21] merupakan

antitesis yang jelas menggugurkan pendapat ini.

Kedua, faktor ekonomi, yang berwujud

ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara

pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik

Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat

terutama di kalangan elite Aceh. Pada era

Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran

pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki

kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak

pemotongan yang dilakukan pusat yang

menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian

besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu

kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat

produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada

1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US

Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial

ekonomi masyarakat Aceh. [22]

Penulis menganalisis bahwa faktor ekonomi

memang berpengaruh terhadap lahirnya GAM.

Tapi ia hanya merupakan salah satu dari sekian

banyak kromosom yang dikandung sel sperma

yang akan membuahi sel telur, hingga akhirnya

melahirkan GAM. Kalau permasalahannya hanya

faktor ekonomi, maka tuntutannya tidak akan

kemerdekaan. Faktor ekonomi pasti akan

diselesaikan dengan tuntutan yang bisa

menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak

Aceh. Sel sperma yang sesungguhnya dalam

kelahiran GAM adalah ketidakadilan yang

dirasakan oleh pihak Aceh. Sel ketidakadilan ini

berisi kromosom yang berupa ketidakadilan di

bidang ekonomi, politik, dan berbagai

ketidakadilan lainnya. Faktor ketidakadilan inilah

yang merupakan faktor ketiga dari sebab

kelahiran GAM.

Sel telur yang siap dibuahi dalam kelahiran GAM

adalah identitas ke-Aceh-an yang dimiliki secara

kuat dan mendalam oleh bangsa Aceh. Hasan

Tiro meyakni bahwa Aceh merupakan identitas

tersendiri, yang memiliki sejarah dan jati diri yang

kuat. Oleh karenanya, kedaulatan Aceh yang

sudah dimiliki ratusan tahun yang lalu harus

dikembalikan. [23] Telah nyata bahwa bangsa

Aceh memiliki kebanggaan atas dirinya sebagai

bangsa yang tidak mudah tunduk, atau

mempunyai harga diri yang tinggi. Memiliki

keyakinan bahwa bangsanya adalah bangsa

pejuang, yang tidak boleh direndahkan oleh pihak

luar. Bangsa yang memiliki pahlawan-pahlawan

yang pantang menyerah dan siap berkorban

untuk kepentingan negerinya. Bangsa yang

memiliki cita-cita mati mulia dalam keadaan

syahid. Semua gambaran atas dirinya yang bisa

terrefleksikan dalam hikayat prang sabil. [24]

Identitas ini semakin diperkuat dengan berbagai

ketidakadilan yang ada dan sikap meng-kaphe-

kan orang non Aceh, terutama orang Jawa,

sebagai kolaborator penguasa Indonesia atas

tanah Aceh.

Bertemunya sel sperma dan sel telur ini,

menghasilkan janin nasionalisme dalam rahim

sejarah. Nasionalisme Aceh akhirnya mencuat ke

permukaan, baik dalam bentuk paling moderat ke

arah referendum penentuan nasib sendiri (yang

kemungkinan besar memilih opsi kemerdekaan)

hingga jalan radikal berupa separatisme.

Nasionalisme Aceh sangat terhubung dengan

kekecewaan luar biasa atas Jakarta. Nasionalisme

ini sendiri sebenarnya dimunculkan oleh

kegagalan Indonesia dalam menguraikan

konsepsi kebangsaannya. Ditambah dengan

penguasaan atas sumber daya politik dan

ekonomi Aceh, terlebih kelak ketika

diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM)

yang represif. Nasionalisme Aceh menguat

menjadi satu pikiran sederhana: Indonesia adalah

common enemy bagi rakyat Aceh. [25]

Analisis tentang faktor kelahiran GAM yang

disebabkan oleh munculnya Nasionalisme Aceh

ini bisa dilihat dari kesaksian Hasan Saleh. Ia

merupakan mantan Menteri Pertahanan/Panglima

Tentara Islam Indonesia era perlawanan DI/TII,

namun menolak untuk berjuang dan mendukung

GAM. Setelah terdengar desas-desus

pemberontakan kembali terdengar, ia dibujuk

oleh Jalil Amin untuk turut serta dalam gerakan

ini. Hasan Salah bertanya kepada Jalil Amin

mengenai tujuan gerakan ini. Yang disebut

belakangan menjawab “untuk membebaskan diri

dari penjajahan Jawa.”[26]

Demikianlah, maka lahir bayi GAM yang muncul

dari nasionalisme bangsa Aceh.

E. Perjuangan: Nasionalisme vis-à-vis

Nasionalisme

Nasionalisme akhirnya bermuka dua, satu

membebaskan dan dan satu lagi menindas.

Nasionalisme bangsa Aceh yang diwujudkan

dalam bentuk kemerdekaan sendiri ternyata harus

berhadapan dengan nasionalisme Indonesia —

khususnya nasionalisme yang diresapi oleh

personil militer yang menganggap NKRI harga

mati —yang diwujudkan dalam bentuk

perjuangan mempertahankan keutuhan negara.

TNI menjadikan nasionalisme Aceh sebagai kartu

terakhir untuk memenangkan upaya peningkatan

citra dan kepercayaannya di mata masyarakat

Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan

diri. Hal ini diperlukan pasca kegagalan

mempertahankan Timor Timur dari pangkuan ibu

pertiwi. Kedua kekuatan ini, nasionalisme Aceh

pada satu titik dan kebanggaan korps TNI di titik

lain, bertemu dalam suasana saling membunuh.

Pertikaian pun memakan banyak korban, baik

kalangan intelektual Aceh yang semestinya

menjadi tulang punggung pembangunan Aceh,

[27] maupun rakyat kebanyakan yang tidak tahu

menahu akar persoalan, termasuk pula personil

TNI yang harus gugur di medan laga.

Sejak era Orde Baru hingga masa reformasi,

berbagai cara dilakukan untuk menghentikan

pertikaian di Bumi Serambi Kekerasan ini. Pada

masa Orde Baru, penyelesaian konflik Aceh

rupanya lebih mengedepankan penggunaan

pendekatan keamanan (security approach)

ketimbang pendekatan dialog. Tercatat tidak

kurang dari tiga jenis operasi militer yang

digunakan oleh pemerintahan Soeharto untuk

melakukan penghentian kekerasan di Aceh.

Diawali dengan Operasi Sadar dan Siwah

(1977-1982), Operasi Jaring Merah (Mei 1989-

Agustus 1998), dan Operasi Wibawa (Januari-

April 1999). Oleh media massa, ketiga operasi

militer tersebut —meski yang ketiga secara

periodisasi masuk era reformasi, tapi penulis

menganggap masih dalam periode transisi yang

lebih memiliki wajah Orde Baru —lebih dikenal

dengan sebutan “masa DOM” (Daerah Operasi

Militer).[28]

Respon pemerintah Orde Baru dengan melakukan

operasi militer yang represif ini, harus diakui

membuat GAM kurang bisa berkembang. Bahkan

membuat pucuk pimpinan GAM terpaksa harus

menyelamatkan diri ke luar negeri setelah

serangan pihak TNI yang bertubi-tubi. Kejadian

yang memicu keputusan untuk lari ke Luar Negeri

itu berlangsung 30 Desember 1978, ketika Hasan

Tiro bersama anak buahnya bersembunyi di

rimba Puntjeuek, Pidie, diserang habis-habisan

oleh pihak TNI. Dalam kondisi yang kehabisan

bahan makanan, “tanda jika makanan susah naik

kepada kami itu berarti musuh kami TNI berada

didalam hutan. ” Serangan TNI membuat Hasan

Tiro dan anak buahnya harus melarikan diri dari

hujan peluru TNI. Setelah lolos dari penyergapan,

Dr.Husaini Hasan membujuk Hasan Tiro untuk

pergi ke luar negeri. Husaini Hasan [29]

menceritakan peristiwa yang terjadi pada 30

Desember 1978 itu sebagai berikut:

Aku yang berada disamping Tengku WN (baca:

Wali Negara —penulis) mengusulkan kepada

beliau supaya beliau mengambil kesempatan ini

untuk keluar negeri. Sebetulnya beliau telah

mempersiapkan aku untuk keluar negeri mencari

bantuan dan membuat kembali hubungan

dengan rekan-rekan beliau semasa beliau di LN.

Beliau telah membuat beberapa pucuk surat

kepada rekan-rekan beliau di Malaysia, di Thailand,

di USA dll. Dan telah diserahkannya kepadaku.

Sebelum terjadi penyerbuan ini memang aku

sedang menunggu utusan yang kami kirim untuk

mengatur keberangkatanku ke LN. Mengingat

akan kejadian pengepungan hari ini dan banyak

anggota kami yang kocar-kacir membuat lebih

muda untuk menyembunyikan kehilangan

Tengku WN beberapa waktu. Aku sendiri yang

mengusulkan kepada Tengku WN lebih baik

beliau sendiri keluar dan menggunakan persiapan

yang telah dibuat untuk keberangkatanku.

Usulanku ini disambut baik oleh Tengku WN dan

beliau menyadari urgency kami waktu itu untuk

mencari bantuan senjata dan support dunia

Internasional. Aku tidak menyadari akan akibat

usulanku ini terjadi perubahan besar dalam

sejarah perjuangan GAM dikemudian hari.

Dengan demikian, meski GAM kurang bisa

berkembang akibat respon represif, ternyata GAM

juga melakukan pelebaran jaringan yang

membuat mereka kuat pada tingkat internasional

sehingga GAM bisa terus bertahan. [30]

Sementara pada era reformasi, ada upaya dari

pemerintah RI untuk mengkombinasikan

penggunaan operasi militer dengan pendekatan

hukum dan sosial. Pada masa ini muncullah apa

yang disebut sebagai Operasi Sadar Rencong I

(Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong

II (Februari-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah I

(Juni-September 2000), Operasi Cinta Meunasah II

(September 2000-Februari 2001), Operasi

Pemulihan Ketertiban dan Hukum I (Februari-

Agustus 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan

Hukum II (September 2001-Februari 2002),

Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum III

(Februari-November 2002). Namun berbagai

operasi itu dianggap tidak efektif karena ekskalasi

kekerasan yang tidak juga mereda hingga

diputuskan Operasi Darurat Militer I (19 Mei-19

November 2003) [31]

Sebenarnya sejak masa reformasi, digunakan

pula metode penyelesaian non militer, namun

semuanya gagal karena kekerasan tidak kunjung

reda. Penulis sama sekali tidak berminat maupun

berniat untuk mendeskripsikan secara mendetail

jalannya penyelesaian militer. Hal ini karena hanya

akan membuat terciumnya bau anyir darah. Satu

hal yang penulis yakini, bahwa segala pendekatan

militer yang telah ditempuh justru semakin

memperkuat kebencian bangsa Aceh terhadap

Indonesia, dan akhirnya semakin memperkuat

nasionalisme Aceh.

F. Awal dari Sebuah Akhir: Angin Damai dari

Helsinki

Terdapat ungkapan umum bahwa untuk

menyelesaikan konflik, jalur diplomasi dan militer

harus ditempuh sekaligus. Militer diibaratkan

sebagai instrumen, sedang diplomasi adalah

musik yang dihasilkan oleh instrumen, sehingga

dikatakan tidak akan ada musik tanpa instrumen.

Dalam tulisan ini, penulis mempunyai pendapat

yang berseberangan, dengan keyakinan bahwa

musik juga bisa dihasilkan tanpa instrumen atau

alat musik apapun, simaklah musik acapela.

Keyakinan penulis ini disertai harapan agar setiap

konflik bisa diselesaikan secara damai atas nama

kemanusiaan, tanpa menumpahkan setetes darah

pun dari masing-masing pihak yang bertikai.

Penyelesaian konflik Aceh oleh pemerintah RI

pada masa Orde Baru cenderung menggunakan

cara militer saja tanpa disertai diplomasi.

Memasuki era Reformasi, kedua pendekatan itu

sama-sama digunakan, meski masih

menekankan pada cara-cara pertama. Pada masa

Presiden B.J.Habibie, pemerintah tetap

mengedepankan pendekatan keamanan dengan

menggunakan militer dan polisi dalam menjaga

keamanan di Aceh. Kemungkinan besar karena

meski secara formal Habibie ditunjuk sebagai

presiden baru, namun ia tidak memiliki kontrol

penuh atas polisi dan militer, yang kala itu—

secara personal—berada di tangan Jenderal

Wiranto. Kondisi Timor Timur pasca referendum

juga meningkatkan gejolak di Aceh, yang

menuntut referendum pula sekaligus

menciptakan sikap militer yang semakin keras

karena tidak mau “kecolongan” lagi.[32]

Angin segar baru berhembus pada awal 2000,

ketika Presiden Abdurahman Wahid mencoba

melakukan pendekatan baru, yang disebut

dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan

mencoba membuka dialog damai dengan GAM.

Pada 12 Mei 2000, kedua pihak yang bertikai

melalui mediasi Henry Dunant Centre (HDC)

menandatangani “Jeda Kemanusiaan” (Joint

Understanding on Humanitarian Pause for Aceh)

yang berlaku 2 Juni 2000-15 Januari 2001.

Sayangnya, kekerasan masih terjadi di lapangan.

Jeda tersebut digantikan melalui Kesepakatan

Dialog Jalan Damai pada Maret 2001, namun juga

tidak menghasilkan kemajuan yang berarti.

Akibatnya pada 11 April 2001, Presiden

mengumumkan Instruksi Presiden No.4/2001

tentang Langkah Menyeluruh untuk Penyelesaian

Masalah Aceh, yang tidak mencakup deklarasi

keadaan darurat di Aceh.Tapi instruksi tersebut

tetap saja membuka jalan bagi peningkatan

operasi militer. Impeachment terhadap Gus Dur

sebenarnya juga dipengaruhi ketidakmesraan

hubungan Gus Dur dengan militer.

Pada Juli 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri

yang menggantikan Gus Dur, berlaku

Kesepakatan Penghentian Kekerasan (Cessation on

Hostilities Agreement, CoHA) yang ditandatangani

di Jenewa pada 9 Desember 2002. Lagi-lagi jalan

buntu menghadang kedua belah pihak. Keluarlah

Keputusan Presiden No.18/2003 yang

diumumkan pada 19 Mei 2003 untuk menerapkan

status darurat militer di Aceh. [33] Sebuah harga

yang harus dibayar Megawati atas kemesraannya

dengan militer pasca jatuhnya Gus Dur.

Akibatnya bisa ditebak, sejarah berulang,

kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di

Serambi Kekerasan.

Susilo Bambang Yudhoyono (Menkopolsoskam)

dan Jusuf Kalla (Menko Kesra) pada Kabinet

Gotong Royong Megawati, tampak keduanya

memilih cara non-militer untuk menyelesaikan

persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan

cara bekerja di balik layar (second track

diplomacy) agar dapat masuk ke pusat pimpinan

GAM, dalam rangka melakukan komunikasi politik

di satu sisi dan sekaligus membangun

kepercayaan. Peran yang menentukan ini

dijalankan oleh orang-orang kepercayaan Jusuf

Kalla, terutama Farid Husein yang mampu

membangun trust building dengan keseluruhan

lini GAM sampai ke pucuk pimpinannya. [34] Duet

SBY-JK yang memenangi pemilu 2004,

menyebabkan second track diplomasi yang telah

dijalani bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan

mereka.

Musibah yang mendatangkan berkah akhirnya

terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut

mengambil peran untuk mendamaikan para pihak

yang bertikai. Musibah tersebut menuntut

pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan

solusi damai dalam menyelesaikan

pemberontakan bersenjata di Aceh. Antara

Januari hingga Juli 2005, pemerintahan SBY-JK

melakukan lima kali “pertemuan informal” dengan

GAM di Helsinki. Pertemuan informal itu difasilitasi

oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang

diketuai oleh mantan Presiden Finlandia Martti

Ahtisaari. [35]

Pertemuan yang tentunya disertai dengan tarik

ulur kepentingan tanpa pertumpahan darah

tentunya, akhirnya menghasilkan Nota

Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM

yang ditandatangani 15 Agustus 2005, yang

dikenal dengan MoU Helsinki. Sebuah kompromi

politik untuk menyelesaikan masalah separatisme

yang telah terjadi begitu lama, sehingga tidak

menghasilkan formula win-win solution namun

lebih ke lose-lose solution. Di satu sisi GAM kalah

selangkah karena mengubah tuntutannya dari

self-determination menjadi self-government, dan

menerima konstitusi RI. Di sisi lain, Pemerintah RI

juga kalah selangkah karena tidak berhasil

membubarkan GAM, dan hanya membubarkan

Tentara Negara Aceh (TNA —yang sekarang

berubah menjadi Komite Peralihan Aceh, KPA).

Namun dengan munculnya formula kompromi di

mana demokrasi lokal menjadi instrumen bagi

kedua belah pihak, cara inilah yang dapat

menyelamatkan nyawa ribuan orang di Aceh

yang senantiasa terhimpit oleh kekerasan demi

kekerasan yang terjadi akibat konflik.[36]

Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa Aceh akan

melaksanakan kewenangan dalam semua sektor

publik, yang akan diselenggarakan bersamaan

dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali

dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan

luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan

fiskal, kekuaaan kehakiman dan kebebasan

beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan

kewenangan Pemerintah RI sesuai dengan

konstitusi. Disepakati pula untuk membentuk

partai-partai lokal yang berbasis di Aceh. [37]

G. Penutup

Konflik yang berlangsung di Aceh selama lebih

dari tiga puluh tahun antara GAM-Pemerintah RI

telah begitu banyak membuat negeri ini dikabuti

oleh kekerasan. Telah banyak nyawa yang

dikorbankan untuk memperjuangkan hal yang

sama, nasionalisme. Bangsa Aceh berjuang untuk

memperjuangkan nasionalisme Aceh, mereka

yang bertarung dipihak RI berjuang untuk

mempertahankan nasionalisme Indonesia. Kedua

belah pihak telah memperjuangkan apa yang

menurut mereka sebagai kebenaran.

Dari sejarah konflik ini, dapat diambil hikmah

bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah

justru menambah masalah baru. Kekerasan telah

menambah kebencian bangsa Aceh terhadap

bangsa Indonesia. Kebencian yang dipicu oleh

ketidakadilan ini, akhirnya meluap ke permukaan,

mengejawantah menjadi nasionalisme Aceh.

Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan telah

menggiring bangsa ini menuju kehancuran.

Penyelesaian damai adalah cara yang terbaik

untuk mengatasi konflik. Kedua belah pihak yang

bertikai harus bisa saling memahami bahwa

kekerasan bukanlah solusi. Duduk di meja

runding dengan mulut yang emosi untuk

menyelesaikan masalah adalah lebih baik,

daripada menyelesaikan konflik tanpa emosi

melalui mulut senjata yang berbicara.

Semoga kedamaian bisa terus berlangsung Aceh,

sehingga julukan satire negeri Serambi Kekerasan

bisa hilang dari memori kolektif bangsa ini,

berganti menjadi Serambi Perdamaian.

Daftar Pustaka

Adam, Asvi Warman. “Konflik dan Penyelesaian

Aceh: Dari Masa ke Masa,” Aceh Baru: Tantangan

Perdamaian dan Reintegrasi. ed.M. Hamdan

Basyar. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar,

2008

Alfian, Ibrahim. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh

1873-1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987

ASNLF. Nota Kesepahaman antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka,

2008 ( http://www.asnlf.net/topmy.htm)

Bhakti, Ikrar Nusa. Beranda Perdamaian Aceh Tiga

Tahun Pasca MoU Helsinki. Jakarta: P2P-LIPI dan

Pustaka Pelajar, 2008

Daldjoeni, N. Geografi Kesejarahan I (Peradaban

Dunia). Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Edward Aspinal, Sejarah Konflik Aceh, 2008

(http://www.acehinstitute.org/resume_150607_

edward_aspinal.htm

)

Gayatri, Irine Hiraswari. “Rekonstruksi Aceh

Baru,” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun

Pasca MoU Helsinki. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta:

P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Hasan, Husaini. “Sejarah GAM (bagian ke-II)”

Sejarah yang dibuat Dr.Husaini Hasan, 2008

( http://my.opera.com/bassayef/blog/perjuangan-

bangsa-belomlah-selesai

)

Kawilarang, Harry. Aceh dari Sultan Iskandar

Muda ke Helsinki. Banda Aceh: Bandar Publishing,

2008

Lombard, Denys. Kerajaan Aceh Zaman Sultas

Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG, Forum

Jakarta-Paris, dan Ecole Francaise d ’Extreme-

Orient, 2006

Lulofs, M.H.Skelely. Cut Nyak Din Kisah Ratu

Perang Aceh. Depok: Komunitas Bambu, 2007.

Nurhasim, Moch. Konflik dan Integrasi Politik

Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus

Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan

Helsinki. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar:

2008

Piliang, Indra J. “Nasionalisme Aceh dan Negara

Federal: Mengapa Tidak?” Analisis CSIS. th XXX

No.3, 2001, pp.308-316

Saleh, Hasan. Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung

untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk

Kepentingan Daerah. Jakarta: Grafiti, 1992

Siregar, Sarah Nuraini. “POLRI dan Pengelolaan

Keamanan Pasca MoU Helsinki,” Beranda

Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki.

ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka

Pelajar, 2008

Syamsuddin, Nazaruddin. Revolusi di Serambi

Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan

Politik di Aceh 1945-1949. Jakarta: UI-Press, 1999

Teuku Syamsuddin, Syamsuddin. “Kebudayaan

Aceh,” Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.

ed.Koentjaraningrat. Jakarta: Djambatan, 2002

Yanuarti, Sri. “Pergeseran Peran TNI Pasca MoU

Helsinki,” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun

Pasca MoU Helsinki. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta:

P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

[1] N. Daldjoeni, Geografi Kesejarahan I

(Peradaban Dunia) (Bandung: Penerbit Alumni,

1987), p.5

[2] Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultas

Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: KPG, Forum

Jakarta-Paris, dan Ecole Francaise d ’Extreme-

Orient, 2006), p.69-78

[3] Beaulieu dalam Lombard, Ibid, p.78

[4] M.H. Skelely Lulofs, Cut Nyak Din Kisah Ratu

Perang Aceh (Depok: Komunitas Bambu, 2007)

[5] Sebagai contoh tulisan Nazaruddin

Syamsuddin juga menggunakan istilah ini untuk

menunjuk Aceh. Nazaruddin Syamsuddin,

Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan

Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh

1945-1949 (Jakarta: UI-Press, 1999)

[6] Teuku Syamsuddin, “Kebudayaan Aceh”

Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,

ed.Koentjaraningrat (Jakarta: Djambatan, 2002)

pp.229-247

[7] Ikrar Nusa Bhakti, Beranda Perdamaian Aceh

Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Jakarta: P2P-LIPI

dan Pustaka Pelajar, 2008), p.7

[8] Sarah Nuraini Siregar, “POLRI dan Pengelolaan

Keamanan Pasca MoU Helsinki” Beranda

Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki,

ed.Ikrar Nusa Bhakti (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka

Pelajar, 2008) pp. 261-291

[9] Dalam Asvi Warman Adam, “Konflik dan

Penyelesaian Aceh: Dari Masa ke Masa” Aceh Baru:

Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi, ed.M.

Hamdan Basyar (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka

Pelajar, 2008) pp.1-23

[10] Ikrar Nusa Bhakt, op.cit. p.viii

[11] Teuku Syamsuddin, op.cit. p.232-233

[12] Ikrar Nusa Bhakti, op.cit. p.7

[13] Ibid. loc.cit

[14] Lihat M.H. Skelely Lulofs, loc.cit

[15] Dalam Irine Hiraswari Gayatri, “Rekonstruksi

Aceh Baru” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun

Pasca MoU Helsinki, ed.Ikrar Nusa Bhakti (Jakarta:

P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008) pp.39-85

[16] Indra J. Piliang, “Nasionalisme Aceh dan

Negara Federal: Mengapa Tidak?” Analisis CSIS,

tahun XXX No.3, 2001, pp.308-316

[17] Ikrar Nusa Bhakti, op.cit. p.13

[18] Moch. Nurhasim, Konflik dan Integrasi Politik

Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus

Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan

Helsinki (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar:

2008) p.64-66

[19] Ibid. Op.cit. p.66

[20] Ibid. op.cit.p.63

[21] Edward Aspinal, Sejarah Konflik Aceh, p.1,

2008

(http://www.acehinstitute.org/resume_150607_

edward_aspinal.htm

)

[22] Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan Iskandar

Muda ke Helsinki (Banda Aceh: Bandar Publishing,

2008) p.156

[23] Edward Aspinal, loc.cit

[24] Ibramih Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang

Aceh 1873-1912 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

1987)

[25] Edward Aspinal, op.cit. p. 311-312

[26] Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak:

Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan

Bersabung untuk Kepentingan Daerah (Jakarta:

Grafiti, 1992)

[27] Indra J. Piliang, op.cit. p. 312

[28] Sri Yanuarti, “Pergeseran Peran TNI Pasca

MoU Helsinki” Beranda Perdamaian Aceh Tiga

Tahun Pasca MoU Helsinki, ed.Ikrar Nusa Bhakti

(Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008)

pp.219-260

[29] Husaini Hasan, “Sejarah GAM (bagian ke-II)”

Sejarah yang dibuat Dr.Husaini Hasan, p.1, 2008

( http://my.opera.com/bassayef/blog/perjuangan-

bangsa-belomlah-selesai

)

[30] Edward Aspinal, loc.cit

[31] Sri Yanuarti, op.cit, p.220

[32] Ikrar Nusa Bhakti, op.cit. p.17-21

[33] Ibid

[34] Moch. Nurhasim, op.cit. p.94-100

[35] Ikrar Nusa Bhakti, op.cit. p.20

[36] Moch. Nurhasim, op.cit. p.216

[37] Nota Kesepahaman antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka,

p.1, 2008 ( http://www.asnlf.net/topmy.htm)